Biarkan mereka mengekspresikan diri
Memberi kebebasan Anak untuk berekspresi adalah modal terbentuknya kreativitas dan rasa percaya diri
1
2
3
29 Agustus 2017
Silakan KLIK link berikut:
http://eduklip.blogspot.co.id/2017/08/perangkat-akreditasi-sma2017.html
Perangkat akreditasi untuk SMA/MA tahun 2017, terdiri atas empat dokumen, yaitu:
1. Instrumen Akreditasi
2. Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi
3. Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi
4. Pedoman Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi
2. Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi
3. Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi
4. Pedoman Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi
Keempat dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keempatnya menjadi lampiran dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 004/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah (SMA/MA).
Instrumen akreditasi tahun 2017 untuk SMA/MA terdapat beberapa perubahan dari instrumen tahun sebelumnya. Berikut butir-butir pertanyaan untuk masing-masing standar
- Komponen Standar Isi, nomor 1 - 9 (9 butir)
- Komponen Standar Proses, nomor 10 - 30 (21 butir)
- Komponen Standar Kompetensi Lulusan, nomor 31 - 37 (7 butir)
- Komponen Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, nomor 38 - 56 (19 butir)
- Komponen Standar Sarana dan Prasarana, nomor 57 - 84 (28 butir)
- Komponen Standar Pengelolaan, nomor 85 - 100 (16 butir)
- Komponen Standar Pembiayaan, nomor 101 - 116 (16 butir)
- Komponen Standar Penilaian, nomor 117 - 129 (13 butir)
pedoman Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi 2017 juga mengalami perubahan. Sekolah/Madrasah terakreditasi akan memperoleh peringkat A (Unggul), B (baik), dan C (Cukup), dengan ketentuan sebagai berikut:Mendapat peringkat A jika memperoleh nilai antara 91 s.d 100
Mendapat peringkat B jika memperoleh nilai antara 81 s.d 90
Mendapat peringkat C jika memperoleh nilai antara 71 s.d 80
Sekolah/Madrasah dinyatakan tidak terakreditasi jika mendapatkan peringkat D (Kurang) atau E (Sangat Kurang) dengan ketentuan sebagai berikut:Mendapat peringkat D jika nilainya antara 61 s.d 70
Mendapat peringkat E jika nilaianya antara 0 - 60
Mendapat peringkat E jika nilaianya antara 0 - 60
14 September 2016
Manajemen
Berbasis Sekolah dapat menjadi alternatif peningkatan mutu pendidikan. Karena
itu MBS sudah diterapkan di banyak negara. Apabila dicermati MBS yang
diterapkan di berbagai negara, pada intinya (a) Prinsip desentralisasi,
yakni pelimpahan dan penyerahan wewenang kepada daerah dan sekolah untuk
mengelola pendidikannya secara otonom dalam kerangka pengembangan pendidikan
secara nasional. (b) Pemberdayaan semua sumber daya pendidikan, termasuk
partisipasi dan pemberdayaan orangtua dan masyarakat untuk mengembangkan
pendidikan. (c) Adanya dewan sekolah (komite) sekolah yang mengorganisir
penyediaan fasilitas dan sumbangan pemikiran serta pengawasan dalam pengelolaan
pendidikan. (d) MBS diterapkan dengan maksud utama untuk peningkatan mutu
pendidikan.
Berikut
ini adalah model-model MBS di Negara lain meliputi (1) Model MBS di Hong Kong,
(2) Model MBS di Canada, (3) Model MBS di USA, (4) Model MBS di Inggris, (5)
Model MBS di Australia, (6) Model MBS di Perancis, (7) Model MBS di Nicaragua,
(8) Model MBS di Selandia Baru, (9) Model MBS di Elsavador, dan (10)
model MBS di Indonesia
Unduh secara lengkap silakan KLIK di sini.
Berikut adalah peraturan-peraturan terkait dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). KLIK masing-masing peraturan agar Anda bisa membaca dan mengunduh peraturan-peraturan tersebut. Semoga bermanfaat!
(1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
(2) Standar Isi
(3) Standar Proses
(4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(5) Standar Sarana dan Prasarana
(6) Standar Pengelolaan
(7) Standar Pembiayaan Pendidikan
(8) Standar Penilaian Pendidikan
30 Agustus 2016
Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai
lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian
hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil
belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penilaian
adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian
hasil belajar peserta didik.
Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan
menengah terdiri atas: (a) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (b) penilaian
hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (c) penilaian hasil belajar oleh
Pemerintah.
Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar
dan pendidikan menengah meliputi aspek: (a) sikap; (b) pengetahuan; dan (c) keterampilan.
Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk
memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar
peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan
pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk
semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk
menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran
tertentu.
Prinsip penilaian hasil belajar adalah sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel.
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar
Penilaian Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104
Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download secara lengkap Standar Penilaian terbaru silakan KLIK di sini
Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang
selanjutnya disebut Standar Isi terdiri dari Tingkat Kompetensi dan Kompetensi
Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi Inti meliputi sikap
spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan ketrampilan.
Ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata
pelajaran dirumuskan berdasarkan Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti untuk
mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Pada saat Peraturan Menteri
ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013
tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Download secara lengkap permen
ini silakan KLIK di sini,
Lampiran permen silakan KLIK di sini
10 September 2014
Presiden RI pada tanggal 7 Mei 2013 menandatangani peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Hal ini dilakukan mengingat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, serta perlunya komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa.
Beberapa perubahan yang segera nampak adalah pasal-pasal yang berhubungan dengan kurikulum seperti (standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian). Sementara untuk pasal yang berkaitan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan secara esensial tampaknya tidak banyak perubahan yang signifikan.
1 September 2014
WHAT IS AUTHENTIC ASSESSMENT?
Assessment is authentic when we directly examine student performance on worthy intellectual tasks. Traditional assessment, by contract, relies on indirect or proxy 'items'--efficient, simplistic substitutes from which we think valid inferences can be made about the student's performance at those valued challenges.
Do we want to evaluate student problem-posing and problem-solving in mathematics? experimental research in science? speaking, listening, and facilitating a discussion? doing document-based historical inquiry? thoroughly revising a piece of imaginative writing until it "works" for the reader? Then let our assessment be built out of such exemplary intellectual challenges.
Further comparisons with traditional standardized tests will help to clarify what "authenticity" means when considering assessment design and use:
Beyond these technical considerations the move to reform assessment is based upon the premise that assessment should primarily support the needs of learners. Thus, secretive tests composed of proxy items and scores that have no obvious meaning or usefulness undermine teachers' ability to improve instruction and students' ability to improve their performance. We rehearse for and teach to authentic tests--think of music and military training--without compromising validity.
The best tests always teach students and teachers alike the kind of work that most matters; they are enabling and forward-looking, not just reflective of prior teaching. In many colleges and all professional settings the essential challenges are known in advance--the upcoming report, recital, Board presentation, legal case, book to write, etc. Traditional tests, by requiring complete secrecy for their validity, make it difficult for teachers and students to rehearse and gain the confidence that comes from knowing their performance obligations. (A known challenge also makes it possible to hold all students to higher standards).
WHY DO WE NEED TO INVEST IN THESE LABOR-INTENSIVE FORMS OF ASSESSMENT?
While multiple-choice tests can be valid indicators or predictors of academic performance, too often our tests mislead students and teachers about the kinds of work that should be mastered. Norms are not standards; items are not real problems; right answers are not rationales.
What most defenders of traditional tests fail to see is that it is the form, not the content of the test that is harmful to learning; demonstrations of the technical validity of standardized tests should not be the issue in the assessment reform debate. Students come to believe that learning is cramming; teachers come to believe that tests are after-the-fact, imposed nuisances composed of contrived questions--irrelevant to their intent and success. Both parties are led to believe that right answers matter more than habits of mind and the justification of one's approach and results.
A move toward more authentic tasks and outcomes thus improves teaching and learning: students have greater clarity about their obligations (and are asked to master more engaging tasks), and teachers can come to believe that assessment results are both meaningful and useful for improving instruction.
If our aim is merely to monitor performance then conventional testing is probably adequate. If our aim is to improve performance across the board then the tests must be composed of exemplary tasks, criteria and standards.
WON'T AUTHENTIC ASSESSMENT BE TOO EXPENSIVE AND TIME-CONSUMING?
The costs are deceptive: while the scoring of judgment-based tasks seems expensive when compared to multiple-choice tests (about $2 per student vs. 1 cent) the gains to teacher professional development, local assessing, and student learning are many. As states like California and New York have found (with their writing and hands-on science tests) significant improvements occur locally in the teaching and assessing of writing and science when teachers become involved and invested in the scoring process.
If costs prove prohibitive, sampling may well be the appropriate response--the strategy employed in California, Vermont and Connecticut in their new performance and portfolio assessment projects. Whether through a sampling of many writing genres, where each student gets one prompt only; or through sampling a small number of all student papers and school-wide portfolios; or through assessing only a small sample of students, valuable information is gained at a minimum cost.
And what have we gained by failing to adequately assess all the capacities and outcomes we profess to value simply because it is time-consuming, expensive, or labor-intensive? Most other countries routinely ask students to respond orally and in writing on their major tests--the same countries that outperform us on international comparisons. Money, time and training are routinely set aside to insure that assessment is of high quality. They also correctly assume that high standards depend on the quality of day-to-day local assessment--further offsetting the apparent high cost of training teachers to score student work in regional or national assessments.
WILL THE PUBLIC HAVE ANY FAITH IN THE OBJECTIVITY AND RELIABILITY OF JUDGMENT-BASED SCORES?
We forget that numerous state and national testing programs with a high degree of credibility and integrity have for many years operated using human judges:
Though the scoring of standardized tests is not subject to significant error, the procedure by which items are chosen, and the manner in which norms or cut-scores are established is often quite subjective--and typically immune from public scrutiny and oversight.
Genuine accountability does not avoid human judgment. We monitor and improve judgment through training sessions, model performances used as exemplars, audit and oversight policies as well as through such basic procedures as having disinterested judges review student work "blind" to the name or experience of the student--as occurs routinely throughout the professional, athletic and artistic worlds in the judging of performance.
Authentic assessment also has the advantage of providing parents and community members with directly observable products and understandable evidence concerning their students' performance; the quality of student work is more discernible to laypersons than when we must rely on translations of talk about stanines and renorming.
Ultimately, as the researcher Lauren Resnick has put it, What you assess is what you get; if you don't test it you won't get it. To improve student performance we must recognize that essential intellectual abilities are falling through the cracks of conventional testing.
ADDITIONAL READING
Archbald, D. & Newmann, F. (1989) "The Functions of Assessment and the Nature of Authentic Academic Achievement," in Berlak (ed.) Assessing Achievement: Toward the development of a New Science of Educational Testing. Buffalo, NY: SUNY Press.
Frederiksen, J. & Collins, A. (1989) "A Systems Approach to Educational Testing," Educational Researcher, 18, 9 (December).
National Commission on Testing and Public Policy (1990) From Gatekeeper to Gateway: Transforming Testing in America. Chestnut Hill, MA: NCTPP, Boston College.
Wiggins, G. (1989) "A True Test: Toward More Authentic and Equitable Assessment," Phi Delta Kappan, 70, 9 (May).
Wolf, D. (1989) "Portfolio Assessment: Sampling Student Work," Educational Leadership 46, 7, pp. 35-39 (April).
-----
|
Descriptors: Comparative Testing; Cost Effectiveness; *Educational Assessment; Elementary Secondary Education; Nontraditional Education; Public Opinion; Standardized Tests; *Test Use; Test Validity
Grant Wiggins
CLASS
cited from http://pareonline.net/getvn.asp?v=2&n=2
|
Definitions
A form of assessment in which students are asked to perform real-world tasks that demonstrate meaningful application of essential knowledge and skills -- Jon Mueller"...Engaging and worthy problems or questions of importance, in which students must use knowledge to fashion performances effectively and creatively. The tasks are either replicas of or analogous to the kinds of problems faced by adult citizens and consumers or professionals in the field." -- Grant Wiggins -- (Wiggins, 1993, p. 229)."Performance assessments call upon the examinee to demonstrate specific skills and competencies, that is, to apply the skills and knowledge they have mastered." -- Richard J. Stiggins -- (Stiggins, 1987, p. 34).
What does Authentic Assessment look like?
An authentic assessment usually includes a task for students to perform and a rubric by which their performance on the task will be evaluated. Click the following links to see many examples of authentic tasks and rubrics.
- Examples from teachers in my Authentic Assessment course
How is Authentic Assessment similar to/different from Traditional Assessment?
The following comparison is somewhat simplistic, but I hope it illuminates the different assumptions of the two approaches to assessment.
By "traditional assessment" (TA) I am referring to the forced-choice measures of multiple-choice tests, fill-in-the-blanks, true-false, matching and the like that have been and remain so common in education. Students typically select an answer or recall information to complete the assessment. These tests may be standardized or teacher-created. They may be administered locally or statewide, or internationally.
Behind traditional and authentic assessments is a belief that the primary mission of schools is to help develop productive citizens. That is the essence of most mission statements I have read. From this common beginning, the two perspectives on assessment diverge. Essentially, TA is grounded in educational philosophy that adopts the following reasoning and practice:
1. A school's mission is to develop productive citizens.
2. To be a productive citizen an individual must possess a certain body of knowledge and skills.
3. Therefore, schools must teach this body of knowledge and skills.
4. To determine if it is successful, the school must then test students to see if they acquired the knowledge and skills.
In the TA model, the curriculum drives assessment. "The" body of knowledge is determined first. That knowledge becomes the curriculum that is delivered. Subsequently, the assessments are developed and administered to determine if acquisition of the curriculum occurred.
In contrast, authentic assessment (AA) springs from the following reasoning and practice:
1. A school's mission is to develop productive citizens.
2. To be a productive citizen, an individual must be capable of performing meaningful tasks in the real world.
3. Therefore, schools must help students become proficient at performing the tasks they will encounter when they graduate.
4. To determine if it is successful, the school must then ask students to perform meaningful tasks that replicate real world challenges to see if students are capable of doing so.
Thus, in AA, assessment drives the curriculum. That is, teachers first determine the tasks that students will perform to demonstrate their mastery, and then a curriculum is developed that will enable students to perform those tasks well, which would include the acquisition of essential knowledge and skills. This has been referred to as planning backwards (e.g., McDonald, 1992).
If I were a golf instructor and I taught the skills required to perform well, I would not assess my students' performance by giving them a multiple choice test. I would put them out on the golf course and ask them to perform. Although this is obvious with athletic skills, it is also true for academic subjects. We can teach students how to do math, do history and do science, not just know them. Then, to assess what our students had learned, we can ask students to perform tasks that "replicate the challenges" faced by those using mathematics, doing history or conducting scientific investigation.
But a teacher does not have to choose between AA and TA. It is likely that some mix of the two will best meet your needs. To use a silly example, if I had to choose a chauffeur from between someone who passed the driving portion of the driver's license test but failed the written portion or someone who failed the driving portion and passed the written portion, I would choose the driver who most directly demonstrated the ability to drive, that is, the one who passed the driving portion of the test. However, I would prefer a driver who passed both portions. I would feel more comfortable knowing that my chauffeur had a good knowledge base about driving (which might best be assessed in a traditional manner) and was able to apply that knowledge in a real context (which could be demonstrated through an authentic assessment).
Defining Attributes of Traditional and Authentic Assessment
Another way that AA is commonly distinguished from TA is in terms of its defining attributes. Of course, TA's as well as AA's vary considerably in the forms they take. But, typically, along the continuums of attributes listed below, TA's fall more towards the left end of each continuum and AA's fall more towards the right end.
Traditional --------------------------------------------- Authentic
Selecting a Response ------------------------------------ Performing a Task
Contrived --------------------------------------------------------------- Real-life
Recall/Recognition ------------------------------- Construction/Application
Teacher-structured ------------------------------------- Student-structured
Indirect Evidence -------------------------------------------- Direct Evidence
Let me clarify the attributes by elaborating on each in the context of traditional and authentic assessments:
Selecting a Response to Performing a Task: On traditional assessments, students are typically given several choices (e.g., a,b,c or d; true or false; which of these match with those) and asked to select the right answer. In contrast, authentic assessments ask students to demonstrate understanding by performing a more complex task usually representative of more meaningful application.
Contrived to Real-life: It is not very often in life outside of school that we are asked to select from four alternatives to indicate our proficiency at something. Tests offer these contrived means of assessment to increase the number of times you can be asked to demonstrate proficiency in a short period of time. More commonly in life, as in authentic assessments, we are asked to demonstrate proficiency by doing something.
Recall/Recognition of Knowledge to Construction/Application of Knowledge:Well-designed traditional assessments (i.e., tests and quizzes) can effectively determine whether or not students have acquired a body of knowledge. Thus, as mentioned above, tests can serve as a nice complement to authentic assessments in a teacher's assessment portfolio. Furthermore, we are often asked to recall or recognize facts and ideas and propositions in life, so tests are somewhat authentic in that sense. However, the demonstration of recall and recognition on tests is typically much less revealing about what we really know and can do than when we are asked to construct a product or performance out of facts, ideas and propositions. Authentic assessments often ask students to analyze, synthesize and apply what they have learned in a substantial manner, and students create new meaning in the process as well.
Teacher-structured to Student-structured: When completing a traditional assessment, what a student can and will demonstrate has been carefully structured by the person(s) who developed the test. A student's attention will understandably be focused on and limited to what is on the test. In contrast, authentic assessments allow more student choice and construction in determining what is presented as evidence of proficiency. Even when students cannot choose their own topics or formats, there are usually multiple acceptable routes towards constructing a product or performance. Obviously, assessments more carefully controlled by the teachers offer advantages and disadvantages. Similarly, more student-structured tasks have strengths and weaknesses that must be considered when choosing and designing an assessment.
Indirect Evidence to Direct Evidence: Even if a multiple-choice question asks a student to analyze or apply facts to a new situation rather than just recall the facts, and the student selects the correct answer, what do you now know about that student? Did that student get lucky and pick the right answer? What thinking led the student to pick that answer? We really do not know. At best, we can make some inferences about what that student might know and might be able to do with that knowledge. The evidence is very indirect, particularly for claims of meaningful application in complex, real-world situations. Authentic assessments, on the other hand, offer more direct evidence of application and construction of knowledge. As in the golf example above, putting a golf student on the golf course to play provides much more direct evidence of proficiency than giving the student a written test. Can a student effectively critique the arguments someone else has presented (an important skill often required in the real world)? Asking a student to write a critique should provide more direct evidence of that skill than asking the student a series of multiple-choice, analytical questions about a passage, although both assessments may be useful.
These two different approaches to assessment also offer different advice about teaching to the test. Under the TA model, teachers have been discouraged from teaching to the test. That is because a test usually assesses a sample of students' knowledge and understanding and assumes that students' performance on the sample is representative of their knowledge of all the relevant material. If teachers focus primarily on the sample to be tested during instruction, then good performance on that sample does not necessarily reflect knowledge of all the material. So, teachers hide the test so that the sample is not known beforehand, and teachers are admonished not to teach to the test.
With AA, teachers are encouraged to teach to the test. Students need to learn how to perform well on meaningful tasks. To aid students in that process, it is helpful to show them models of good (and not so good) performance. Furthermore, the student benefits from seeing the task rubric ahead of time as well. Is this "cheating"? Will students then just be able to mimic the work of others without truly understanding what they are doing? Authentic assessments typically do not lend themselves to mimicry. There is not one correct answer to copy. So, by knowing what good performance looks like, and by knowing what specific characteristics make up good performance, students can better develop the skills and understanding necessary to perform well on these tasks. (For further discussion of teaching to the test, see Bushweller.)
Alternative Names for Authentic Assessment
You can also learn something about what AA is by looking at the other common names for this form of assessment. For example, AA is sometimes referred to as
- Performance Assessment (or Performance-based) -- so-called because students are asked to perform meaningful tasks. This is the other most common term for this type of assessment. Some educators distinguish performance assessment from AA by defining performance assessment as performance-based as Stiggins has above but with no reference to the authentic nature of the task (e.g., Meyer, 1992). For these educators, authentic assessments are performance assessments using real-world or authentic tasks or contexts. Since we should not typically ask students to perform work that is not authentic in nature, I choose to treat these two terms synonymously.
- Alternative Assessment -- so-called because AA is an alternative to traditional assessments.
- Direct Assessment -- so-called because AA provides more direct evidence of meaningful application of knowledge and skills. If a student does well on a multiple-choice test we might infer indirectly that the student could apply that knowledge in real-world contexts, but we would be more comfortable making that inference from a direct demonstration of that application such as in the golfing example above.
2 November 2012
KOMPAS, SABTU, 15 SEPTEMBER 2012 | 02:32 WIB
Yogyakarta, Kompas - Perubahan kurikulum diperlukan dan salah satu hal penting adalah membawa sekolah merespons krisis sosial. Pada saat bersamaan, menyiapkan tenaga pendidik dan calon pendidik memasuki proses belajar terus-menerus.
Demikian muncul pada diskusi pendidikan ”Perubahan Kurikulum: Urgen dan Perlukah Saat Ini?” di Kantor Kompas Perwakilan Yogyakarta, Jumat (14/9). Diskusi ini hasil kerja sama Kompas dengan Dinamika Edukasi Dasar (DED).
Hadir berbicara pengamat pendidikan Paul Suparno dan Ki Supriyoko; Ferry T Indratno (Direktur DED); pengajar Universitas Sanata Dharma, Haryatmoko; pengajar UGM, Agus Suwignyo; Ag Prih Adiartanto (SMA Kolese De Britto), dan Sri Prihartini Yulia (Pengawas Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Sleman); dipandu pemerhati pendidikan St Kartono. Semua pembicara setuju ada perubahan kurikulum saat ini.
”Perubahan harus menempatkan bahwa sekolah itu transmisi pengetahuan dan keterampilan. Sekolah juga wahana sosialisasi nilai-nilai dan sikap dalam masyarakat serta integrasi sosial,” kata Haryatmoko.
Terkait itu, kurikulum harus membawa sekolah merespons krisis hubungan sosial, kemiskinan, kekerasan atas nama agama, dan kesenjangan sosial. Harapannya, sekolah juga bisa menyampaikan nilai bersama berdasarkan akal sehat dan membuka kesempatan setara sehingga bisa memahami dan menerima pluralitas, memelihara kekayaan budaya, peran media, dan ekologi.
Kurikulum sekarang, menurut Paul Suparno, justru membebani anak. Dengan 14-16 mata pelajaran, ditambah keterbatasan waktu, siswa tak mampu belajar kritis atau mengambil keputusan.
Pembaruan kurikulum, lanjut Haryatmoko, juga bergantung pada guru. Untuk itu, guru harus bisa mengatasi ketinggalan kompetensi disiplin ilmu.
Hal sama diungkapkan Paul. Penyiapan guru sebagai pelaku kurikulum amat penting, khususnya menyongsong wacana memberi kebebasan institusi membuat kurikulum sendiri.
Kurikulum yang katanya kontekstual kenyataannya tidak, bahkan cenderung seragam.
Menurut Ki Supriyoko, delapan kali perubahan kurikulum (1950-2007) tak didasarkan pada perkembangan iptek dan budaya lokal. Namun, disebabkan faktor politis, seperti penggantian kurikulum tahun 1964 sebagai produk Orde Lama menjadi kurikulum 1968 produk Orde Baru.
”Kalau mau jujur, meskipun 67 tahun merdeka, masalah pendidikan dan tenaga kependidikan belum pernah dapat solusi memadai,” katanya. (TOP/ABK)
Dapatkan artikel ini di URL:
http://nasional.kompas.com/read/2012/09/15/02325662/Kurikulum.Diharapkan.Merespons.Krisis.Sosial
http://nasional.kompas.com/read/2012/09/15/02325662/Kurikulum.Diharapkan.Merespons.Krisis.Sosial
Early on a drab afternoon in January, a dozen third graders from the working-class suburb of Chicago Heights, Ill., burst into the Mac Lab on the ground floor of Washington-McKinley School in a blur of blue pants, blue vests and white shirts. Minutes later, they were hunkered down in front of the Apple computers lining the room’s perimeter, hoping to do what was, until recently, considered impossible: increase their intelligence through training.
“Can somebody raise their hand,” asked Kate Wulfson, the instructor, “and explain to me how you get points?”
On each of the children’s monitors, there was a cartoon image of a haunted house, with bats and a crescent moon in a midnight blue sky. Every few seconds, a black cat appeared in one of the house’s five windows, then vanished. The exercise was divided into levels. On Level 1, the children earned a point by remembering which window the cat was just in. Easy. But the game is progressive: the cats keep coming, and the kids have to keep watching and remembering.
“And here’s where it gets confusing,” Wulfson continued. “If you get to Level 2, you have to remember where the cat was two windows ago. The time before last. For Level 3, you have to remember where it was three times ago. Level 4 is four times ago. That’s hard. You have to keep track. O.K., ready? Once we start, anyone who talks loses a star.”
So began 10 minutes of a remarkably demanding concentration game. At Level 2, even adults find the task somewhat taxing. Almost no one gets past Level 3 without training. But most people who stick with the game do get better with practice. This isn’t surprising: practice improves performance on almost every task humans engage in, whether it’s learning to read or playing horseshoes.
What is surprising is what else it improved. In a 2008 study, Susanne Jaeggi and Martin Buschkuehl, now of the University of Maryland, found that young adults who practiced a stripped-down, less cartoonish version of the game also showed improvement in a fundamental cognitive ability known as “fluid” intelligence: the capacity to solve novel problems, to learn, to reason, to see connections and to get to the bottom of things. The implication was that playing the game literally makes people smarter.
Psychologists have long regarded intelligence as coming in two flavors: crystallized intelligence, the treasure trove of stored-up information and how-to knowledge (the sort of thing tested on “Jeopardy!” or put to use when you ride a bicycle); and fluid intelligence. Crystallized intelligence grows as you age; fluid intelligence has long been known to peak in early adulthood, around college age, and then to decline gradually. And unlike physical conditioning, which can transform 98-pound weaklings into hunks, fluid intelligence has always been considered impervious to training.
That, after all, is the premise of I.Q. tests, or at least the portion that measures fluid intelligence: we can test you now and predict all sorts of things in the future, because fluid intelligence supposedly sets in early and is fairly immutable. While parents, teachers and others play an essential role in establishing an environment in which a child’s intellect can grow, even Tiger Mothers generally expect only higher grades will come from their children’s diligence — not better brains.
How, then, could watching black cats in a haunted house possibly increase something as profound as fluid intelligence? Because the deceptively simple game, it turns out, targets the most elemental of cognitive skills: “working” memory. What long-term memory is to crystallized intelligence, working memory is to fluid intelligence. Working memory is more than just the ability to remember a telephone number long enough to dial it; it’s the capacity to manipulate the information you’re holding in your head — to add or subtract those numbers, place them in reverse order or sort them from high to low. Understanding a metaphor or an analogy is equally dependent on working memory; you can’t follow even a simple statement like “See Jane run” if you can’t put together how “see” and “Jane” connect with “run.” Without it, you can’t make sense of anything.
cited from The New York Times
Dan Hurley is working on a book about intelligence. His last article for the magazine was about a drug being tested to raise intelligence in people with Down Syndrome
Editor: Ilena Silverman
23 September 2012
Menyoal Kategori Sekolah
Posted by bindousd | 23 September 2012 | Category:
Kategori Sekolah
|
0
komentar
STUDI PENGEMBANGAN KRETERIA
SEKOLAH STANDAR, MANDIRI, DAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
(Penelitian Budi Susetyo)
Pengantar
- Era globalisasi ditandai dgn perubahan yg sangat pesat dan persaingan antarnegara yg semakin meningkat, baik tingkat regional maupun internasional termasuk dalam dunia pendidikan.
- Pemerintah menyadari mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Hal ini ditunjukkan standar kelulusan minimal UN masih rendah (2004 = 3,25 dan tahun 2008 = 5,25).
- Hasil studi internasional; Studi Programme for International Student Assessment (PISA, tahun 2003 untuk matematika dan IPA Indonesia berada di urutan ke- ke-38 dari 41 negara. Asia Tenggara untuk kedua bidang studi tersebut, Indonesia, berada di bawah Malaysia dan Thailand.
- Hasil studi The Third International Matematics and Science (TIMSS) 2007, Indonesia menduduki urutan 35 dari 48 negara.
- Survei UNDP (United Nation Development Program) tahun 2007 Indonesia berada di peringkat 109 dari 174 negara.
- UU Sistem Pendidikan Nasional, No 20 Tahun 2003, pasal 50 ayat 3: pemerintah dan dan//atau atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional.
- PP no 19 tahun 2000 tentang SNP: pemerintah berusaha meningkatkan mutu pendidikan salah satunya dengan mendorong SSN menjadi SM dan SM diharapkan menjadi SBI. Kategori sekolah belum memiliki kreterian yang jelas untuk SSN, SM, dan SBI, oleh karena itu perlu dicari dan kemudian dibuat model penilaiannya.
- Model atau bentuk penilaian perlu dikembangkan sesuai standar penilaian dengan harapan hasilnya dapat memberikan gambaran kondisi nyata di lapangan tentang mutu pendidikan untuk masingmasing kategori sekolah.
Masalah
Tujuan
- Bagaimanakah kreteria yang dapat digunakan sebagai acuan untuk membedakan kategori/kualifikasi sekolah standar nasional, sekolah mandiri, dan sekolah bertaraf internasional.
Tujuan
- Menemukan kreteria untuk masing-masing kualifikasi sekolah standar nasional, sekolah mandiri, dan sekolah berstandar internasional berdasarkan SNP dan beberapa unsur sekolah internasional.
UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), dan PP No. 19 Tahun 2005, pemerintah mengatur standar suatu sekolah. Ada 8 standar yang harus dipenuhi oleh sekolah, yakni sebagai berikut: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan.
Pada ayat (2) dan ayat (3) berlakunya SNP, maka pemerintah memiliki kepentingan untuk mengkategorikan sekolah berdasarkan SNP menjadi (1) Sekolah standar, (2) Sekolah mandiri, dan (3) Sekolah bertaraf internasional
Hasil penelitian
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh kreteria untuk masing-masing sekolah hampir sama untuk semua jenjang oleh karena itu hasil penelitian disajikan secara umum untuk jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Perbedaan kategori sekolah terlihat pada pencapaian kualitas.
Kreteria/karakteristik masing-masing kategori sekolah adalah;
Sekolah Non Standar Nasional (Non SN) - skolah pada kategori ini memiliki kualitas yang kurang/rendah pada semua standar (SNP)
Sekolah Standar Nasional (SSN) - sekolah pada kategori ini secara umum memiliki kualitas sedang sampai baik pada delapan SNP.
Standar pembiayaan kualitasnya kurang sampai dengan cukup. Kualifikasi standar yg lebih rendah adalah
standar proses, standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan.
Sekolah Mandiri (SM)
Sekolah pada karegori ini secara umum memiliki kualifikasi cukup baik sampai sangat baik pada semua standar nasional pendidikan. Di antara pencapaian delapan standar pada kategori sekolah mandiri ada tiga standar lebih rendah yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan. Standar isi dan penilaian merupakan standar tertinggi pada sekolah mandiri. Standar pembiayaan kualifikasinya masih di bawah kualifikasi standar yang lainnya yaitu kurang sampai cukup.
Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)
Sekolah dalam ketegori ini telah memenuhi kedelapan SNP dan beberapa komponen yang berkaitan dengan sekolah internasional internasional. Pengakuan sekolah sekolah taraf taraf internasional internasional ini dilakukan oleh suatu organisasi profesi dalam bidang pendidikan dan diakui secara internasional. Oleh karena itu SBI yang ada harus mengikuti ketentuan yang berlaku, salah satu cara yang dapat dilakukan dengan menggunakan sekolah mitra yang ada di luar negeri atau sekolah internasional yang ada di dalam negeri.
Tambahan ciri-ciri sekolah dalam kategori SBI adalah
- Isi kurikulum, menggunakan kurikulum atau mengacu pada Sekolah Internasional untuk mata pelajaran tertentu
- Proses, proses pembelajaran mengacu pada salah sekolah internasional
- Kompetensi lulusan, mencapai standar kompetensi lulusan sesuai standar internasional.
- Tenaga pendidik dan kependidikan, Kemampuan, kualifikasi dan kompetensi guru bertaraf internasional
- Sarana Sarana dan dan prasarana prasarana,
- Perangkat Perangkat ICT ICT dan dan multimedia multimedia
- Pengelolaan, Pengelolaan mengacu pada sistem sekolah internasional.
- Pembiayaan, Berbagai sumber pembiayaan untuk keperluan termasuk ujian.
- Penilaian pendidikan, Sistem, prosedur dan perangkat penilaian terstandar internasional
Kesimpulan
- Perbedaan kreteria pada setiap jenjang dibedakan pada kualitas ketercapaian SNP pada masing-masing sekolah secara keseluruhan bukan pada kelas
- Sekolah non standar ditandai dengan ketercapaian kualitas standar pada SNP yang masih kurang (sebagian kecil).
- Sekolah standar nasional ditandai dengan ketercapaian kualitas standar pada SNP yang lebih tinggi dari kualitas non standar yaitu cukup (sebagian).
- Sekolah mandiri ditandai dengan ketercapaian kualitas standar pada SNP yang lebih tinggi dari kualitas SSN yaitu baik (sebagian besar).
- Sekolah bertaraf internasional ditandai dengan ketercapaian kualitas standar pada SNP yang terpenuhi dan ditambah aspek yang berkaitan standar inernasional.
Rekomendasi
- Perlu ujicoba kriteria kategori sekolah pada sekolah yang lebih banyak dan daerah yang lebih luas.
- Perlu batasan yang jelas tentang kualifikasi sekolah bertaraf internasional apakah dalam cakupan sekolah, program studi (pada SMK) atau kelas.
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
Hasil akreditasi Sekolah/Madrasah, diwujudkan dalam bentuk peringkat kelayakan yg mrpk salah satu ujud akuntabilitas kepada publik.
Dengan akreditasi yang kredibel, dapat memotivasi Sekolah/Madrasah untuk memperbaiki diri sehingga hasil akreditasi yang akan datang menjadi semakin baik Peran akreditasi dalam peningkatan mutu, disamping memberikan motivasi kepada satuan pendidikan dan semua stakeholder untuk memperbaiki diri juga terletak pada langkah tindak lanjut yang diambil berbagai stakeholder yang bertanggung-jawab atas perbaikan mutu secara berkelanjutan.
Oleh karena itu rekomendasi tindak lanjut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan akreditasi
Lingkup Akreditasi Satuan Pendidikan:
Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA).
Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA).
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdiri dari
Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB),
Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB),
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB),
dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).
Tujuan Akreditasi Sekolah/Madrasah :
- Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan SNP.
- Memberikan pengakuan peringkat kelayakan.
- Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait.
Manfaat Akreditasi Sekolah/Madrasah
- Membantu sekolah/madrasah dalam menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- Membantu mengidentifikasi sekolah/madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya.
- Acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah.
Fungsi Akreditasi Sekolah/Madrasah:
- Akuntabilitas: yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/ madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat
- Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah/madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikatornya.
- Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah.
Prinsip Akreditasi Sekolah/Madrasah:
- Objektif : akreditasi sekolah/madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu sekolah/ madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.
- Komprehensif: dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan sekolah/madrasah tersebut.
- Adil: dalam melaksanakan akreditasi, semua sekolah/madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah/madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/Madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.
- Transparan: data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.
- Akuntabel: pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
Komponen Akreditasi:
- Standar Isi, [Permen 22/2006]
- Standar Proses, [Permen 41/2007]
- Standar Kompetensi Lulusan, [Permen 23/2006]
- Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, [Permen 13/2007 Ttg Kasek, Permen 16/2007 Ttg Guru, Permen 24/2008 Ttg Tenaga Adm]
- Standar Sarana Dan Prasarana [Permen 24/2007]
- Standar Pengelolaan, [Permen 19/2007]
- Standar Pembiayaan, [PP. 48/2008]
- Standar Penilaian Pendidikan. [Permen 20/2007]
14 Mei 2012
Wonderful Story (Must read it)
Posted by bindousd | 14 Mei 2012 | Category:
Serba-serbi
|
0
komentar
Cerita dari email sebelah:
He met her at a party. She was so outstanding, many guys chasing after her, while he was so normal, nobody paid attention to him.
At the end of the party, he invited her to have coffee with him, she was surprised but due to being polite, she promised. They sat in a nice coffee shop, he was too nervous to say anything, she felt uncomfortable, and she thought to herself, "Please, let me go home..."
Suddenly he asked the waiter, "Would you please give me some salt? I'd like to put it in my coffee." Everybody stared at him, so strange! His face turned red but still, he put the salt in his coffee and drank it. She asked him curiously, "Why you have this hobby?" He replied, "When I was a little boy, I lived near the sea, I liked playing in the sea, I could feel the taste of the sea, just like the taste of the salty coffee. Now every time I have the salty coffee, I always think of my childhood, think of my hometown, I miss my hometown so much, I miss my parents who are still living there." While saying that tears filled his eyes. She was deeply touched. That's his true feeling, from the bottom of his heart. A man who can tell out his homesickness, he must be a man who loves home, cares about home, has responsibility of home... Then she also started to speak, spoke about her faraway hometown, her childhood, her family.
That was a really nice talk, also a beautiful beginning of their story. They continued to date. She found that actually he was a man who meets all her demands; he had tolerance, was kind hearted, warm, careful. He was such a good person but she almost missed him! Thanks to his salty coffee! Then the story was just like every beautiful love story, the princess married to the prince, and then they were living the happy life... And, every time she made coffee for him, she put some salt in the coffee, as she knew that's the way he liked it.
After 40 years, he passed away, left her a letter which said, "My dearest, please forgive me, forgive my whole life's lie. This was the only lie I said to you---the salty coffee. Remember the first time we dated? I was so nervous at that time, actually I wanted some sugar, but I said salt. It was hard for me to change so I just went ahead. I never thought that could be the start of our communication! I tried to tell you the truth many times in my life, but I was too afraid to do that, as I have promised not to lie to you for anything... Now I'm dying, I afraid of nothing so I tell you the truth, I don't like the salty coffee, what a strange bad taste... But I have had the salty coffee for my whole life! Since I knew you, I never feel sorry for anything I do for you. Having you with me is my biggest happiness for my whole life. If I can live for the second time, still want to know you and have you for my whole life, even though I have to drink the salty coffee again."
Her tears made the letter totally wet. Someday, someone asked her, "What's the taste of salty coffee?" She replied, "It's sweet."
Pass this to everyone because love is not to forget but to forgive, not to see but understand, not to hear but to listen, not to let go but HOLD ON!!!!
At the end of the party, he invited her to have coffee with him, she was surprised but due to being polite, she promised. They sat in a nice coffee shop, he was too nervous to say anything, she felt uncomfortable, and she thought to herself, "Please, let me go home..."
Suddenly he asked the waiter, "Would you please give me some salt? I'd like to put it in my coffee." Everybody stared at him, so strange! His face turned red but still, he put the salt in his coffee and drank it. She asked him curiously, "Why you have this hobby?" He replied, "When I was a little boy, I lived near the sea, I liked playing in the sea, I could feel the taste of the sea, just like the taste of the salty coffee. Now every time I have the salty coffee, I always think of my childhood, think of my hometown, I miss my hometown so much, I miss my parents who are still living there." While saying that tears filled his eyes. She was deeply touched. That's his true feeling, from the bottom of his heart. A man who can tell out his homesickness, he must be a man who loves home, cares about home, has responsibility of home... Then she also started to speak, spoke about her faraway hometown, her childhood, her family.
That was a really nice talk, also a beautiful beginning of their story. They continued to date. She found that actually he was a man who meets all her demands; he had tolerance, was kind hearted, warm, careful. He was such a good person but she almost missed him! Thanks to his salty coffee! Then the story was just like every beautiful love story, the princess married to the prince, and then they were living the happy life... And, every time she made coffee for him, she put some salt in the coffee, as she knew that's the way he liked it.
After 40 years, he passed away, left her a letter which said, "My dearest, please forgive me, forgive my whole life's lie. This was the only lie I said to you---the salty coffee. Remember the first time we dated? I was so nervous at that time, actually I wanted some sugar, but I said salt. It was hard for me to change so I just went ahead. I never thought that could be the start of our communication! I tried to tell you the truth many times in my life, but I was too afraid to do that, as I have promised not to lie to you for anything... Now I'm dying, I afraid of nothing so I tell you the truth, I don't like the salty coffee, what a strange bad taste... But I have had the salty coffee for my whole life! Since I knew you, I never feel sorry for anything I do for you. Having you with me is my biggest happiness for my whole life. If I can live for the second time, still want to know you and have you for my whole life, even though I have to drink the salty coffee again."
Her tears made the letter totally wet. Someday, someone asked her, "What's the taste of salty coffee?" She replied, "It's sweet."
Pass this to everyone because love is not to forget but to forgive, not to see but understand, not to hear but to listen, not to let go but HOLD ON!!!!
Read more: http://nicefun.net/wonderful-story-must-read-it-vt5574.html#ixzz1uqfq5Ajc
8 Oktober 2011
Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
Guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat.
Berdasarkan pertimbangan tersebut disusunlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Profesional dalam konteks ini adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
Dalam undang-undang ini diatur tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan undang-undang; prinsip profesionalitas; kualifikasi, kompetensi, sertifikasi guru dan dosen (ditambah dengan jabatan akademik); hak dan kewajiban, pengangkatan-penempatan-pemindahan-dan pemberhentian; pembinaan dan pengembangan; penghargaan; perlindungan; dll.
Mau membaca secara lengkap / download
undang-undang ini?
3 Oktober 2011
Daftar SMA RSBI di Indonesia
Posted by bindousd | 3 Oktober 2011 | Category:
Serba-serbi
|
0
komentar
SBI adalah sekolah nasional yang menyiapkan peserta didik berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia berkualitas Internasional dan lulusannya berdaya saing Internasional.
Berikut ini daftar sekolah RSBI berdasarkan urutan Propinsi
No. | No. | Tahun | Provinsi | Kab/Kota | Sekolah | Ket |
1 | 1 | 2006 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMAN 68 Jakarta | |
2 | 2 | 2006 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMAN 13 Jakarta Utara | |
3 | 3 | 2006 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMAN 78 Jakarta | |
4 | 4 | 2006 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMAN 8 Jakarta | |
5 | 5 | 2006 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMAN 70 Jakarta | |
6 | 6 | 2006 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA Islam Al-Azhar 1 | |
7 | 7 | 2006 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA Lab School Jakarta | |
8 | 8 | 2006 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMAN 81 Jakarta | |
9 | 9 | 2007 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMAN 28 Jakarta | |
10 | 10 | 2007 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMAN 61 Jakarta | |
11 | 11 | 2009 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading | |
12 | 12 | 2009 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMAN 3 Jakarta | |
13 | 13 | 2009 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMAN 21 Jakarta | |
14 | 14 | 2010 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA Jubilee Jakarta | |
15 | 1 | 2006 | Jawa Barat | Kab. Subang | SMAN 1 Subang | |
16 | 2 | 2006 | Jawa barat | Kab. Bekasi | SMAN 1 Tambun | |
17 | 3 | 2006 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMAN 3 Bandung | |
18 | 4 | 2006 | Jawa Barat | Kota Bogor | SMAN 1 Bogor | |
19 | 5 | 2006 | Jawa Barat | Kota Cirebon | SMAN 2 Cirebon | |
20 | 6 | 2006 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMAN 5 Bekasi | |
21 | 7 | 2006 | Jawa Barat | Kota Depok | SMA Cakra Buana Depok | |
22 | 8 | 2006 | Jawa Barat | Kota Depok | SMA Lazuardi GIS | |
23 | 9 | 2006 | Jawa Barat | Kota Depok | SMAN 2 Depok | |
24 | 10 | 2006 | Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | SMAN 2 Tasikmalaya | |
25 | 11 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Sukabumi | SMAN 1 Cibadak | |
26 | 12 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Cianjur | SMAN 1 Cianjur | |
27 | 13 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Bandung Barat | SMAN 1 Cisarua | |
28 | 14 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Bandung | SMAN 1 Baleendah | |
29 | 15 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Sumedang | SMAN 1 Sumedang | |
30 | 16 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Garut | SMAN 1 Garut | |
31 | 17 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Garut | SMAN 11 Garut | |
32 | 18 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Ciamis | SMAN 2 Ciamis | |
33 | 19 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Majalengka | SMAN 1 Majalengka | |
34 | 20 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Cirebon | SMAN 1 Palimanan | |
35 | 21 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Indramayu | SMAN 1 Sindang | |
36 | 22 | 2007 | Jawa barat | Kab. Karawang | SMAN 1 Krawang | |
37 | 23 | 2007 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA Krida Nusantara | |
38 | 24 | 2007 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMAN 5 Bandung | |
39 | 25 | 2007 | Jawa Barat | Kota Bogor | SMAN 2 Bogor | |
40 | 26 | 2007 | Jawa Barat | Kota Bogor | SMAN 3 Bogor | |
41 | 27 | 2007 | Jawa Barat | Kota Sukabumi | SMA Pesantren Terpadu HT | |
42 | 28 | 2007 | Jawa Barat | Kota Sukabumi | SMAN 3 Sukabumi | |
43 | 29 | 2007 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMAN 1 Bekasi | |
44 | 30 | 2007 | Jawa Barat | Kota Depok | SMAN 1 Depok | |
45 | 31 | 2007 | Jawa Barat | Kota Tasikimalaya | SMAN 1 Tasikmalaya | |
46 | 32 | 2007 | Jawa Barat | Kota Banjar | SMAN 1 Banjar | |
47 | 33 | 2009 | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMAN 2 Cibinong | |
48 | 34 | 2009 | Jawa Barat | Kab. Tasikmalaya | SMAN 1 Manonjaya | |
49 | 35 | 2009 | Jawa Barat | Kab. Tasikmalaya | SMAN 1 Singaparna | |
50 | 36 | 2009 | Jawa Barat | Kab. Ciamis | SMAN 1 Ciamis | |
51 | 37 | 2009 | Jawa Barat | Kab. Kuningan | SMAN 2 Kuningan | |
52 | 38 | 2009 | Jawa Barat | Kab. Cirebon | SMAN 1 Sumber | |
53 | 39 | 2009 | Jawa Barat | Kab. Indramayu | SMAN 1 Indramayu | |
54 | 40 | 2009 | Jawa Barat | Kab. Purwakarta | SMAN 1 Purwakarta | |
55 | 41 | 2009 | Jawa Barat | Kota Cirebon | SMAN 1 Cirebon | |
56 | 42 | 2009 | Jawa Barat | Kota Cimahi | SMAN 2 Cimahi | |
57 | 43 | 2010 | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA Madania | |
58 | 44 | 2010 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMAI Al-Azhar Bekasi | mand |
59 | 1 | 2006 | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMAN 1 Purwokerto | |
60 | 2 | 2006 | Jawa Tengah | Kebumen | SMAN 1 Kebumen | |
61 | 3 | 2006 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA Taruna Busantara | |
62 | 4 | 2006 | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMAN 1 Klaten | |
63 | 5 | 2006 | Jawa Tengah | Kab. Pati | SMAN 1 Pati | |
64 | 6 | 2006 | Jawa Tengah | Kab. Temanggung | SMAN 1 Temanggung | |
65 | 7 | 2006 | Jawa Tengah | Kab. Pemalang | SMAN 1 Pemalang | |
66 | 8 | 2006 | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMAN 1 Magelang | |
67 | 9 | 2006 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMAN 1 Surakarta | |
68 | 10 | 2006 | Jawa Tengah | Salatiga | SMAN 1 Salatiga | |
69 | 11 | 2006 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMAN 3 Semarang | |
70 | 12 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMAN 1 Cilacap | |
71 | 13 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMAN 1 Ajibarang | |
72 | 14 | 2007 | Jawa Tengah | Banyumas | SMA Negeri 2 Purwokerto | |
73 | 15 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Purbalingga | SMAN 1 Purbalingga | |
74 | 16 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Banjarnegara | SMAN 1 Banjarnegara | |
75 | 17 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMAN 1 Purworejo | |
76 | 18 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMAN 7 Purworejo | |
77 | 19 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA Assalam Sukoharjo | |
78 | 20 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Wonogiri | SMAN 1 Wonogiri | |
79 | 21 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Wonogiri | SMAN 2 Wonogiri | |
80 | 22 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Rembang | SMAN 1 Rembang | |
81 | 23 | 2007 | Jawa Tengah | Kudus | SMAN 1 Kudus | |
82 | 24 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | SMAN 1 Ungaran | |
83 | 25 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | SMA Islam Sudirman Ambarawa | |
84 | 26 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | SMAN 1 Kajen | |
85 | 27 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Tegal | SMAN 1 Slawi | |
86 | 28 | 2007 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMAN 3 Surakarta | |
87 | 29 | 2007 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA Regina Pacis | |
88 | 30 | 2007 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA MTA Surakarta | |
89 | 31 | 2007 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA Karang Turi | |
90 | 32 | 2007 | Jawa Tengah | Semarang | SMAN 1 Semarang | |
91 | 33 | 2007 | Jawa Tengah | Kota Tegal | SMAN 1 Tegal | |
92 | 34 | 2008 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | SMAN 1 Kendal | |
93 | 35 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMAN 3 Cilacap | |
94 | 36 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMAN 1 Banyumas | |
95 | 37 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Banjarnegara | SMAN 1 Purwareja Klampok | |
96 | 38 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Wonosobo | SMA Muh Wonosobo | |
97 | 39 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Wonosobo | SMAN 1 Wonosobo | |
98 | 40 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMAN 1 Boyolali | |
99 | 41 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMAN 1 Karanganyar | |
100 | 42 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Sragen | SMAN 1 Sragen | |
101 | 43 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | SMAN 1 Purwodadi | |
102 | 44 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Blora | SMAN 1 Blora | |
103 | 45 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Pati | SMAN 2 Pati | |
104 | 46 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMAN 1 Bae Kudus | |
105 | 47 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Jepara | SMAN 1 Jepara | |
106 | 48 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Demak | SMAN 1 Demak | |
107 | 49 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Temanggung | SMAN 2 Temanggung | |
108 | 50 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | SMAN 1 Boja | |
109 | 51 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | SMAN 1 Kedungwuni | |
110 | 52 | 2009 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA 1 Batik Surakarta | |
111 | 53 | 2009 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMAN 2 Semarang | |
112 | 54 | 2009 | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | SMAN 1 Pekalongan | |
113 | 55 | 2009 | Jawa Tengah | Kota Tegal | SMAN 3 Slawi | |
114 | 56 | 2010 | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMAN 1 Sukoharjo | |
115 | 57 | 2010 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | SMA Pondok Modern Selamat | |
116 | 58 | 2010 | Jawa Tengah | Kab. Batang | SMAN 1 Batang | |
117 | 59 | 2010 | Jawa Tengah | Kab. Brebes | SMAN 1 Brebes | |
118 | 60 | 2010 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA Kesatrian Semarang | mand |
119 | 61 | 2010 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA Theresiana 1 Semarang | mand |
120 | 62 | 2010 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMAN 4 Semarang | |
121 | 1 | 2006 | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | SMAN 1 Kasihan | |
122 | 2 | 2006 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA Muh 2 Yogyakarta | |
123 | 3 | 2006 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMAN 1 Yogyakarta | |
124 | 4 | 2006 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMAN 3 Yogyakarta | |
125 | 5 | 2007 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA Kolese De Britto | |
126 | 6 | 2007 | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMAN 1 Wonosari | |
127 | 7 | 2007 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA BOPKRI 1 | |
128 | 8 | 2007 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA Muh 1 Yogyakarta | |
129 | 9 | 2007 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA Stella Duce 1 | |
130 | 10 | 2007 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMAN 2 Yogyakarta | |
131 | 11 | 2007 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMAN 8 Yogyakarta | |
132 | 12 | 2009 | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | SMAN 1 Bantul | |
133 | 13 | 2009 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMAN 1 Kalasan | |
134 | 14 | 2009 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMAN 1 Sleman | |
135 | 15 | 2009 | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMAN 2 Wates | |
136 | 1 | 2006 | Jawa Timur | Kab. Gresik | SMAN 1 Gresik | |
137 | 2 | 2006 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMAN 1 Sidoarjo | |
138 | 3 | 2006 | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA Darul Ulum 2 | |
139 | 4 | 2006 | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMAN 1 Mojoagung | |
140 | 5 | 2006 | Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMAN 1 Bojonegoro | |
141 | 6 | 2006 | Jawa Timur | Kab. Tuban | SMAN 1 Tuban | |
142 | 7 | 2006 | Jawa Timur | Kab. Jember | SMA Negeri 1 Jember | |
143 | 8 | 2006 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA Khadijah Surabaya | |
144 | 9 | 2006 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMAN 15 Surabaya | |
145 | 10 | 2006 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMAN 5 Surabaya | |
146 | 11 | 2006 | Jawa Timur | Kota Malang | SMAN 3 Malang | |
147 | 12 | 2006 | Jawa Timur | Kota Madiun | SMAN 3 Madiun | |
148 | 13 | 2006 | Jawa Timur | Kota Kediri | SMAN 2 Kediri | |
149 | 14 | 2007 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMAN 1 Krian Sidoarjo | |
150 | 15 | 2007 | Jawa Timur | Kab. Pacitan | SMAN 1 Pacitan | |
151 | 16 | 2007 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMAN 1 Bangil | |
152 | 17 | 2007 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMAN 1 Pandaan | |
153 | 18 | 2007 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA Muh 2 Surabaya | |
154 | 19 | 2007 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA Kristen ST. Albertus | |
155 | 20 | 2007 | Jawa Timur | Kota Malang | SMAN 5 Malang | |
156 | 21 | 2007 | Jawa Timur | Kota Blitar | SMAN 1 Blitar | |
157 | 22 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA Muh 1 Gresik | |
158 | 23 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Gresik | SMAN 1 Manyar | |
159 | 24 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA Muh 2 Sidoarjo | |
160 | 25 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMAN 1 Mojosari | |
161 | 26 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMAN 1 Sooko | |
162 | 27 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMAN 2 Jombang | |
163 | 28 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Tuban | SMAN 2 Tuban | |
164 | 29 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Lamongan | SMAN 1 Lamongan | |
165 | 30 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Lamongan | SMAN 2 Lamongan | |
166 | 31 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMAN 2 Ngawi | |
167 | 32 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA Muh 1 Ponorogo | |
168 | 33 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMAN 1 Ponorogo | |
169 | 34 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA Ar Risalah Kediri | |
170 | 35 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Kediri | SMAN 2 Pare | |
171 | 36 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Blitar | SMAN 1 Talun | |
172 | 37 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMAN 1 Boyolangu | |
173 | 38 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Trenggalek | SMAN 1 Trenggalek | |
174 | 39 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Malang | SMAN 1 Kepanjen | |
175 | 40 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | SMAN 2 Lumajang | |
176 | 41 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Bondowoso | SMAN 2 Bondowoso | |
177 | 42 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMAN 1 Giri | |
178 | 43 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Pamekasan | SMAN 1 Pamekasan | |
179 | 44 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Sampang | SMAN 1 Sampang | |
180 | 45 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Sumenep | SMAN 1 Sumenep | |
181 | 46 | 2009 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMAN 2 Surabaya | |
182 | 47 | 2009 | Jawa Timur | Kota Kediri | SMAN 1 Kediri | |
183 | 48 | 2009 | Jawa Timur | Kota Mojokerto | SMAN 2 Mojokerto | |
184 | 49 | 2009 | Jawa Timur | Kota Probolinggo | SMAN 1 Probolinggo | |
185 | 50 | 2009 | Jawa Timur | Kota Batu | SMAN 1 Batu | |
186 | 51 | 2010 | Jawa Timur | Kab. Magetan | SMAN 1 Magetan | |
187 | 52 | 2010 | Jawa Timur | Kab. Magetan | SMAN 1 Maospati | |
188 | 53 | 2010 | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMAN 2 Nganjuk | |
189 | 54 | 2010 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMAN 1 Grati | |
190 | 55 | 2010 | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | SMAN 1 Krasakan | |
191 | 56 | 2010 | Jawa Timur | Kab. Situbondo | SMAN 1 Situbondo | |
192 | 57 | 2010 | Jawa Timur | Kab. Jember | SMAN 1 Kencong | |
193 | 58 | 2010 | Jawa Timur | Kab. Jember | SMAN 2 Jember | |
194 | 59 | 2010 | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMAN 2 Genteng | |
195 | 60 | 2010 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA Al Hikmah Surabaya | mand |
196 | 61 | 2010 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMAN 1 Surabaya | |
197 | 62 | 2010 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMAN 13 Surabaya | |
198 | 63 | 2010 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMAN 19 Surabaya | |
199 | 64 | 2010 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMAN 20 Surabaya | |
200 | 65 | 2010 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMAN 21 Surabaya | |
201 | 66 | 2010 | Jawa Timur | Kota Malang | SMAN 1 Malang | |
202 | 67 | 2010 | Jawa Timur | Kota Malang | SMAN 4 Malang | |
203 | 68 | 2010 | Jawa Timur | Kota Malang | SMAN 8 Malang | |
204 | 69 | 2010 | Jawa Timur | Kab. Madiun | SMAN 2 Madiun | |
205 | 1 | 2007 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Besar | SMAN 2 Modal Bangsa | |
206 | 2 | 2007 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Banda Aceh | SMAN 2 Banda Aceh | |
207 | 3 | 2009 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Tengah | SMAN 4 Takengon | |
208 | 4 | 2009 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Barat | SMAN 4 Wira | |
209 | 5 | 2009 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Bireun | SMA Sukmabangsa | |
210 | 6 | 2010 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Banda Aceh | SMA Lab-School Unsyah Aceh | |
211 | 7 | 2010 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Lhokseumawe | SMAN 1 Lhoksumawe | |
212 | 8 | 2010 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Langsa | SMAN 1 Langsa | |
213 | 1 | 2006 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | SMAN 1 Matauli Pandan | |
214 | 2 | 2006 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan | SMAN 2 Plus Sipirok | |
215 | 3 | 2006 | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir | SMAN 2 Balige | |
216 | 4 | 2006 | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA Sutomo 1 Medan | mand |
217 | 5 | 2006 | Sumatera Utara | Kota Medan | SMAN I Medan | |
218 | 6 | 2006 | Sumatera Utara | Kab. Ogan Komiring Ilir | SMAN 1 Kayuagung | |
219 | 7 | 2007 | Sumatera Utara | Kab. Karo | SMAN 1 Berastagi | |
220 | 8 | 2007 | Sumatera Utara | Kota Tebing Tinggi | SMAN 1 Tebing Tinggi | |
221 | 9 | 2009 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | SMAN 1 Lubuk Pakam | |
222 | 10 | 2009 | Sumatera Utara | Kab. Dairi | SMAN 1 Sidikalang | |
223 | 11 | 2009 | Sumatera Utara | Kab. Asahan | SMAN 2 Kisaran | |
224 | 1 | 2006 | Sumatera Barat | Kab. Pasaman | SMAN 1 Lubuk Sikaping | |
225 | 2 | 2006 | Sumatera Barat | Kota Bukit Tinggi | SMAn 1 Bukit Tinggi | |
226 | 3 | 2006 | Sumatera Barat | Kota Padang | SMAN 1 Padang | |
227 | 4 | 2006 | Sumatera Barat | Kota Padang | SMAN 10 Padang | |
228 | 5 | 2006 | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMAN 1 Padang Panjang | |
229 | 6 | 2007 | Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | SMAN 1 Payakumbuh | |
230 | 7 | 2009 | Sumatera Barat | Kota Padang Pariaman | SMAN 1 Lubuk Alung | |
231 | 8 | 2009 | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | SMAN 3 Bukittinggi | |
232 | 9 | 2010 | Sumatera Barat | Kab. Pesisir Selatan | SMAN 2 Painan | |
233 | 10 | 2010 | Sumatera Barat | Kota Padang | SMAN 3 Padang | |
234 | 1 | 2006 | Riau | Kota Pekanbaru | SMAN 8 Pekanbaru | |
235 | 2 | 2006 | Riau | Kota Pekanbaru | SMAN Plus Propinsi Riau | |
236 | 3 | 2006 | Riau | Kota Pekanbaru | SMA Babussalam Pekanbaru | |
237 | 4 | 2007 | Riau | Kota Pekanbaru | SMA Cendana Pekanbaru | |
238 | 5 | 2009 | Riau | Kab. Kampar | SMAN 1 Bangkinang | |
239 | 6 | 2009 | Riau | Kab. Palelawan | SMAN 1 Pangkalan Kerinci | |
240 | 1 | 2006 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | SMA Titian Teras | |
241 | 2 | 2009 | Jambi | Kab. Batang Hari | SMAN 1 Batanghari | |
242 | 3 | 2010 | Jambi | Kota Jambi | SMAN BI | |
243 | 1 | 2006 | Sumatera Selatan | Kab. Musi Banyuasin | SMAN 2 Sekayu | |
244 | 2 | 2006 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA Kusuma Bangsa | |
245 | 3 | 2006 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA Xaverius 1 Palembang | |
246 | 4 | 2006 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMAN 17 Palembang | |
247 | 5 | 2007 | Sumatera Selatan | Kab. Lahat | SMAN 4 Lahat | |
248 | 6 | 2009 | Sumatera Selatan | Kab. Ogan Komering Ilir | SMAN 3 Unggulan Kayuagung | |
249 | 7 | 2009 | Sumatera Selatan | Kota Prabumulih | SMAN 2 Prabumulih | |
250 | 8 | 2009 | Sumatera Selatan | Kota Lubuklinggau | SMA Xaverius Lubuklinggau | |
251 | 1 | 2006 | Lampung | Kab. Lampung Tengah | SMAN 1 Kotagajah | |
252 | 2 | 2006 | Lampung | Kota Metro | SMAN 1 Metro | |
253 | 3 | 2007 | Lampung | Kab. Pringsewu | SMAN 1 Gadingrejo | |
254 | 4 | 2007 | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMAN 9 Bandar Lampung | |
255 | 5 | 2007 | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMAN 2 Bandar Lampung | |
256 | 6 | 2009 | Lampung | Kab. Lampung Timur | SMAN 1 Way Jepara | |
257 | 7 | 2010 | Lampung | Kab. Lampung Barat | SMAN 1 Liwa | |
258 | 1 | 2006 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | SMAN 1 Banjarmasin | |
259 | 2 | 2006 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | SMAN 7 Banjarmasin | |
260 | 1 | 2007 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMAN 2 Pontianak | |
262 | 2 | 2009 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA Santo Petrus | |
263 | 3 | 2009 | Kalimantan Barat | Kota Singkawang | SMAN 1 Singkawang | |
264 | 1 | 2009 | Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Selatan | SMAN 2 Kandangan | |
265 | 2 | 2009 | Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Utara | SMAN 1 Amuntai | |
266 | 3 | 2010 | Kalimantan Selatan | Kab. Tabalong | SMAN 1 Tanjung | |
261 | 1 | 2007 | Kalimantan Tengah | Kota Palalangkaraya | SMAN 5 Palangkaraya | |
269 | 2 | 2009 | Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya | SMAN 2 Palangkaraya | |
272 | 1 | 2006 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMAN 10 Samarinda | |
273 | 2 | 2006 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMAN 1 Samarinda | |
274 | 3 | 2006 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMAN 1 Balikpapan | |
275 | 4 | 2006 | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMAN 1 Bontang | |
276 | 5 | 2007 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMAN 5 Balikpapan | |
277 | 6 | 2007 | Kalimantan Timur | Kota Tarakan | SMAN 1 Tarakan | |
278 | 7 | 2007 | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA YPVDP Bontang | |
279 | 8 | 2009 | Kalimantan Timur | Kab. Paser | SMAN 1 Tanah Grogot | |
280 | 9 | 2009 | Kalimantan Timur | Kab. Bulongan | SMAN 1 Tanjung Selor | |
281 | 10 | 2009 | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA Yayasan Pupuk Kaltim | |
282 | 11 | 2010 | Kalimantan Timur | Kab. Berau | SMAN 1 Berau | |
283 | 1 | 2006 | Sulawesi Utara | Kota Manado | SMAN 9 Manado | |
284 | 2 | 2006 | Sulawesi Utara | Kota Manado | SMA Kristen Eben Haezar Manado | |
285 | 3 | 2006 | Sulawesi Utara | Kota Tomohon | SMA Lokon | |
286 | 4 | 2009 | Sulawesi Utara | Kab. Minahasa | SMAN 1 Tondano | |
287 | 5 | 2009 | Sulawesi Utara | Kota Bitung | SMAN 2 Bitung | |
288 | 1 | 2007 | Sulawesi Tengah | Kota Palu | SMAN 2 Palu | |
289 | 2 | 2009 | Sulawesi Tengah | Kota Palu | SMAN 5 Palu | |
290 | 3 | 2010 | Sulawesi Tengah | Kota Palu | SMAN 1 Model Terpadu Madani | |
291 | 4 | 2006 | Sulawesi Selatan | Kab. Gowa | SMAN 2 Tinggimoncong | |
292 | 5 | 2006 | Sulawesi Selatan | Kab. Bone | SMAN 1 Tellusiatingge | |
293 | 6 | 2006 | Sulawesi Selatan | Kab. Toraja Utara | SMA Kristen Barana | |
294 | 7 | 2006 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA Islam Athirah Makassaar | |
295 | 8 | 2006 | Sulawesi Selatan | Kota Makasar | SMAN 17 Makasar | |
296 | 9 | 2006 | Sulawesi Selatan | Kota Makasar | SMAN 15 Makasar | |
297 | 10 | 2007 | Sulawesi Selatan | Kota Palopo | SMAn 3 Palopo | |
298 | 11 | 2009 | Sulawesi Selatan | Kab. Takalar | SMAN 1 Takalar | |
299 | 12 | 2009 | Sulawesi Selatan | Kab. Barru | SMAN 1 Barru | |
300 | 13 | 2009 | Sulawesi Selatan | Kab. Wajo | SMAN 2 Sengkang | |
301 | 14 | 2009 | Sulawesi Selatan | Kab. Pinrang | SMAN 1 Pinrang | |
302 | 15 | 2009 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMAN 1 Makassar | |
303 | 16 | 2010 | Sulawesi Selatan | Kota Pare pare | SMAN 5 Parepare | |
304 | 1 | 2007 | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | SMAN 1 Kendari | |
305 | 2 | 2009 | Sulawesi Tenggara | Kab. Muna | SMAN 2 Raha | |
306 | 3 | 2009 | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | SMAN 4 Kendari | |
307 | 1 | 2009 | Maluku | Kota Ambon | SMAN 1 Ambon | |
308 | 2 | 2009 | Maluku | Kota Ambon | SMAN Siwa Lima | |
309 | 1 | 2006 | Bali | Kab. Buleleng | SMAN 1 Singaraja | |
310 | 2 | 2006 | Bali | Kab. Gianyar | SMAN 1 Gianyar | |
311 | 3 | 2006 | Bali | Ubud | SMAN 1 Ubud | |
312 | 4 | 2006 | Bali | Kota Denpasar | SMAN 4 Denpasar | |
313 | 5 | 2006 | Bali | Kota Denpasar | SMAN 1 Denpasar | |
314 | 6 | 2007 | Bali | Kab. Tabanan | SMAN 1 Tabanan | |
315 | 7 | 2007 | Bali | Kab. Semarapura | SMAN 2 Semarapura | |
316 | 8 | 2007 | Bali | Kab. Bangli | SMAN 1 Bangli | |
317 | 9 | 2007 | Bali | Kota Denpasar | SMAN 5 Ddenpasar | |
318 | 10 | 2009 | Bali | Kab. Badung | SMAN 1 Kuta Utara | |
319 | 11 | 2009 | Bali | Kab. Karangasem | SMAN 2 Amlapura | |
320 | 12 | 2009 | Bali | Kota Denpasar | SMAN 3 Denpasar | |
321 | 1 | 2006 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah | SMAN 1 Praya | |
322 | 2 | 2007 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa | SMAN 2 Sumbawa | |
323 | 3 | 2007 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | SMAN 1 Mataram | |
324 | 4 | 2009 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | SMAN 5 Mataram | |
325 | 5 | 2009 | Nusa Tenggara Barat | Kota Bima | SMAN 1 Bima | |
326 | 6 | 2007 | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | SMAN 3 Kupang | |
327 | 1 | 2007 | Papua | Kota Jayapura | SMAN 3 Jayapura | |
328 | 2 | 2009 | Papua | Kab. Merauke | SMAN 3 Merauke | |
329 | 3 | 2009 | Papua | Kab. Mimika | SMAN 1 Mimika | |
267 | 1 | 2007 | Bengkulu | Kab. Rejang Lebong | SMAN 1 Curup Selatan | |
268 | 2 | 2007 | Bengkulu | Kota Bengkulu | SMAN 2 Bengkulu | |
270 | 3 | 2009 | Bengkulu | Kab. Bengkulu Utara | SMAN 1 Argamakmur | |
271 | 4 | 2009 | Bengkulu | Kota Bengkulu | SMAN 5 Bengkulu | |
330 | 1 | 2006 | Maluku Utara | Ternate | SMAN 1 Ternate | |
331 | 2 | 2009 | Maluku Utara | Kota Ternate | SMAN 4 Ternate | |
332 | 1 | 2006 | Banten | Kota Serang | SMAN 1 Serang | |
333 | 2 | 2006 | Banten | Kota Cilegon | SMAN 2 Krakatau Stil Cilegon | |
334 | 3 | 2006 | Banten | Kab. Tangerang | SMAN 1 Tangerang | |
335 | 4 | 2006 | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA Islam Al-Azhar BSD | |
336 | 5 | 2006 | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMAN 3 Tangerang Selatan | |
337 | 6 | 2007 | Banten | Kab. Tangerang | SMAN 8 Tangerang | |
338 | 7 | 2007 | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMAN 2 Kota Tangsel | |
339 | 8 | 2009 | Banten | Kab. Pandeglang | SMAN 4 Pandeglang | |
340 | 9 | 2009 | Banten | Kab. Pandeglang | SMAN Cahaya Madani Banten | |
341 | 10 | 2009 | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA Pemb. Jaya Bintaro | |
342 | 11 | 2010 | Banten | Kab. Tangerang | SMA Daar El-Qolam | |
343 | 12 | 2010 | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA Santa Laurensia | mand |
344 | 1 | 2007 | Bangka Belitung | Kab. Belitung Timur | SMAN 1 Manggar | |
345 | 2 | 2007 | Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | SMAN 1 Pangkal Pinang | |
346 | 3 | 2009 | Bangka Belitung | Kab. Bangka | SMAN 1 Sungailiat | |
347 | 1 | 2007 | Gorontalo | Kota Gorontalo | SMAN 3 Gorontalo | |
348 | 2 | 2009 | Gorontalo | Kab. Gorontalo | SMAN 1 Limboto | |
349 | 3 | 2009 | Gorontalo | Kab. Gorontalo | SMAN 1 Telaga | |
350 | 4 | 2009 | Gorontalo | Kota Gorontalo | SMAN 1 Gorontalo | |
351 | 1 | 2006 | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMAN 1 Batam | |
352 | 2 | 2007 | Kepulauan Riau | Kota Tanjung Pinang | SMAN 1 Tanjung Pinang | |
353 | 3 | 2009 | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMAN 3 Batam | |
354 | 1 | 2009 | Papua Barat | Kota Manokwari | SMAN 1 Manokwari | |
355 | 2 | 2010 | Papua Barat | Kota Sorong | SMAN 1 Sorong | |
356 | 1 | 2007 | Sulawesi Barat | Majene | SMAN 2 Majene | |
357 | 2 | 2009 | Sulawesi Barat | Kab. Polewali Mandar | SMAN 1 Polewali |
Sumber : Dit. PSMA Kemdiknas
Langganan:
Postingan (Atom)