11 Oktober 2003
Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN masih jauh dari cukup karena sebagian besar tersedot untuk membayar gaji guru.
Kenaikan anggaran pendidikan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD memang sudah diatur dalam amandemen pasal 31 UUD 1945. Namun, alokasi tersebut belum dipenuhi sampai Persatuan Guru Republik Indonesia dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia mengajukan uji materi RUU APBN 2006 yang belum mengalokasikan anggaran seperti yang ditetapkan.Putusannya, pemerintah wajib menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurang 20% dari APBN dan APBD, termasuk gaji guru dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus 2008 silam menyatakan kesanggupan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN.
"Sejak 2009, 2010 dam 2011 kita sudah punya anggaran di atas 20%. Kenaikan ini tampak sekali. Tahun lalu, totalnya Rp225 triliun, tahun ini menjadi Rp249 triliun. Walaupun begitu, komposisinya semakin lama semakin kita besarkan ke daerah," kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Falsi Jalal.
Mutu terabaikan
Jumlah dana yang diserahkan ke daerah mencapai Rp158 triliun, antara lain untuk gaji guru, dana alokasi pendidikan di luar gaji, tunjangan gaji guru dan Dana Bantuan Operasional Sekolah, BOS.
Secara total, gaji guru memakan 80% dari total anggaran pendidikan. Dan alokasi seperti ini, kata salah seorang arsitek amandemen UUD 1945 tentang pendidikan, Profesor Soedijarto, menyimpang dari UUD karena gaji guru seharusnya tidak masuk anggaran pendidikan.
"Itu memang diperlukan uang sekurang-kurangnya 20%, tidak termasuk gaji dan kedinasan. Jadi Lemhanas, penataran-penataran kedinasan itu bukan pendidikan dalam pengertian dimaksud. Itu sudah upgrading, sudah tanggungjawab manajemen setiap departemen," jelas Profesor Soedijarto.
Akses
Dampaknya, lanjut Profesor Soedijarto, aspek peningkatan mutu pendidikan terabaikan.
"Setelah dimasukkan gaji guru jadi 20%, tapi yang benar-benar untuk menjadikan murid punya buku bacaan, buku teks dan buku rujukan, sekolah punya perpustakaan, punya lapangan olahraga, punya laboratorium itu tidak diperhatikan," kata Profesor Soedijarto.
Meskipun anggaran pendidikan meningkat dan tercatat yang terbesar dibanding pos lainnya, jumlah tersebut jauh dari kebutuhan. Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Jakarta ini, memperkirakan kebutuhan anggaran pendidikan ideal sekitar 36% dari APBN.
Sebagai perbandingan, di Malaysia jumlah anggaran pendidikan tahun 2010 mencapai 25,52 miliar ringgit atau sekitar Rp75 triliun. Ini tidak termasuk gaji guru di negara dengan penduduk delapan kali lebih kecil dibanding penduduk Indonesia.
Oleh karena itu, kenaikan anggaran di Indonesia juga tidak menjamin bahwa akses pendidikan, terutama pendidikan dasar, lebih terjangkau oleh kalangan bawah.
Berikut kenaikan anggaran pendidikan dari tahun 2005-2012 berikut persentasenya dari APBN
Tahun Rp Triliun Persentase APBN
2005 78.5 13.9 %
2006 123 17.6 %
2007 142.2 18.9 %
2008 154.2 15.6 %
2009 208.3 20.8 %
2010 225.2 20 %
2011 266.9 20.2 %
2012 286.6 20.2
sumber:
Perss Conference Kemendiknas tgl 17 Agustus 2011
DOWNLOAD tulisan ini KLIK di sini
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Currently have 0 komentar: